Menjalankan negara ini tidaklah sesulit yang dibayangkan masyarakat umum. Mungkin kebanyakan masyarakat merasa resah dengan proyek ini itu, utang negara semakin meningkat, pembangunan ini itu, investasi ini itu dan sebagainya
Saya jadi teringat ucapan Ustad Yusuf Mansur di Acara Damai Indonesiaku yang mengatakan bahwa:
- Tidak semua pertanyaan HARUS ditanyakan
- Tidak semua pertanyaan HARUS dijawab
Jadi dari ungkapan itu, sebaiknya kritisnya masyarakat tadi kita ibaratkan saja kita ini sebagai penumpang didalam sebuah pesawat. Pesawat itu sebuah kendaraan berisiko tinggi, tetapi banyak yang ga tau kalau pesawat adalah sebuah kendaraan paling aman di dunia dibandingkan mobil dan kapal. Keamanan pesawat sudah memperhitungkan setiap detil resiko yang akan terjadi. Tekanan udara, angin, cuaca, kelembaban bahkan kebersihan toilet dan kenyamanan bangku penumpang.
Bagaimana orang naik pesawat?
Semua orang punya tujuan yang sama. Sampai dengan selamat di tempat tujuan secara bersama-sama antara penumpang, pilot dan kru pesawat. Adakah orang yang mau loncat? mau nyampe duluan? merusak bangku, toilet, peralatan di pesawat? mencuri pelampung? ganggu-ganggu pramugari dan kru pesawat? meracuni penumpang atau pilot? memecah jendela? menggunakan elektronik yang mengganggu komunikasi dan navigasi pesawat?
Mungkin.. dari banyak kasus penerbangan 1-2 pastilah ada, penyebabnya adalah penumpang mabuk, stres, gangguan jiwa atau pembajak pesawat yang punya kepentingan tertentu.
Nah.. ilustasi pesawat diatas dianalogikan dengan kehidupan kita bernegara ini. Negara ini adalah pesawat, penumpangnya adalah masyarakat Indonesia, kru atau pramugari adalah PNS dan pegawai karyawan yang terlibat menjalankan pemerintahan dan Pilot Co-Pilot adalah Presiden dan Wakil Presiden yang menjalankan pesawat ini ke tujuan yang telah ditentukan.
Pesawat ini sama yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan tujuan yang sama yaitu Masyarakat Adil Makmur Sejahtera bla bla yang semua telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pilotnya adalah Presiden yang silih berganti mengantarkan penumpang yaitu Rakyat Indonesia ke tujuan dimaksud. Apakah ada Presiden stres, gila atau pembajak yang pernah dan akan membelokkan tujuan pesawat ini? Kalau dia pembajak pasti dia menjadi penumpang atau masyarakat. Kalau dia menjadi Presiden otomatis gugur kalau punya ideologi berbeda dengan NKRI karena menjadi pilot susah tesnya. Begitu juga menjadi pembantu Presiden. Abdi Negara, PNS punya janji mengabdi pada Negara, lulusnya pun susah seperti kriteria Pramugari Pramugara, banyak cewek cantik pria ganteng tidak lulus. Selain tampang oke mereka harus mau dan mampu mengerjakan segalanya. Mengarahkan penumpang, membantu yang bingung, menjaga bayi, memastikan keselamatan hingga mengelap muntahan penumpang dan menjaga keharuman toilet.
Tentunya kalau ada kru dan penumpang yang punya maksud dan tujuan menggagalkan jalannya pesawat, pastilah langsung tampak dari gerak gerik tindakannya. Kru yang caper, cari perhatian, kasar, tidak bersahabat pasti dimusuhi penumpang. Karena mereka merasa telah membayar tiket untuk kenyamanan dan keselamatan penerbangannya. Demikian pula kalau ada penumpang (rakyat) yang bikin onar atau membajak pesawat. Dari awal masuk pesawat gerak geriknya pasti mencurigakan dan penumpang lain bersama kru pasti akan mengamankannya.
Menjadi pilot dalam hal ini adalah Presiden itu sangat sangat gampang, apalagi pesawat modern semua jenisnya autopilot, tinggal tetapkan tujuan, terbang nyaman sampai ke tujuan. Presiden tinggal mengawasi jalannya pesawat dan mengantisipasi gangguan yang ada. Karena Presiden bekerja berdasarkan dashboard yang ada. Informasi yang diberikan dashboard menjadi acuannya menjalankan Roda Pemerintahan. Kecukupan bahan bakar, tekanan udara atau turbulensi, angin, petir, badai, cuaca tenang, awan dan sebagainya tersedia di dashboard. Siapa yang menyiapkan informasi tersebut. Ya Menteri, Staf Ahli dan PNS di Kementerian/Lembaga yang ada.
Jadi sungguh sangat naif menjelek-jelekkan seorang Presiden yang planga plongo ga tau apa-apa trus mau menggadaikan NKRI hehe.. Karena sesungguhnya Anda, Kamu, dan Kita semua yang mengatakan demikian telah mencederai perasaan, memojokkan, menghina PNS, BUMN, Staf Ahli, Orang-orang Pintar, Pakar yang selama ini telah jungkir balik, bersusah payah, bekerja merumuskan, membuat landasan ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan keamanan bangsa ini. Lha kok bisa?
Karena jalannya keberlangsungan negara ini semua ada dasarnya, dulu kita kenal GBHN lalu kemarin jaman Pak SBY ada MP3EI dan sekarang Nawacita. Apapun judule, apapun istilah dari Presidennya, Visi Misinya saat kampanye semua harus menyesuaikan dengan apa yang telah digariskan sebelumnya dalam Pemerintahan. Tidak bisa ujug-ujung menerapkan Visi yang ada. Apalagi menyangkut anggaran yang telah ditetapkan bersama dengan DPR dengan nomenklatur, nama kegiatan yang jelas.
Sebagai orang yang pernah 7 tahun bekerja di Kemenko Perekonomian dengan 3 Menko yang silih berganti mulai dari Pak Budiono, Ibu Sri Mulyani dan Pak Hatta Rajasa semua permasalahan yang terjadi di negeri ini tidak ada yang luput dari Pembahasan di Kementrian Koordinator baik Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Pertahanan dan Keamanan dan sekarang Maritim. Sebelum sampai ke meja Bapak Presiden semua harus sudah clean, jelas di Kementerian dibawahnya. Jadi kalau lah ada yang mempermasalahkan Uang Baru ditandatangani Menkeu dan BI, KUR, BPJS, pembangunan, investasi, pelabuhan, bandara, perbankan, kesehatan, keselamatan, tenaga kerja, pemerataan pembangunan, pajak, kemiskinan, reklamasi, semua itu sudah dari dulu-dulu sejak Pemerintahan SBY dan beberapa issuenya ada yang dari Pemerintahan Presiden sebelumnya.
Jadi kalau ada yang menurut masyarakat baru, mengada-ada aturannya, memberatkan, bahkan menista kepentingan rakyat, semuanya mungkin hanya Kurang Sosialisasi. Karena kebijakan yang diambil apalagi sampai ada Undang-undangnya tak lepas dari persetujuan DPR yang merupakan wakil rakyat terhormat. Ketika itu akan diubah, mau ga mau harus diskusi, dibahas, berdebat lagi dengan DPR. Maka ketika para anggota DPR nya hanya berisi preman partai tanpa punya pendidikan dan pengalaman yang memadai, maka yang ada hanyalah tidak ditemukan kesepakatan. Dan perlu juga diingat dan dipahami bahwa tidak semua juga harus dijelaskan kepada masyarakat. Anda juga tidak perlu tahu apa fungsi lubang kecil di jendela, kenapa pesawat 1 ada makanan pesawat lain tidak. Anda tidak perlu tahu dan tidak harus nyinyir juga kan.
Sampai ada sebuah kebijakan dan peraturan itu diputuskan dan ditetapkan, ke belakangnya telah terjadi pembahasan dan perdebatan secara maraton dari berbagai aspek, bahkan aspek hukum dan dampak ekonomisnya bagi mereka yang menerima aturan tersebut. Jadi kalau ada PNS di sebuah Kementerian/Lembaga ikut menjelek-jelekkan kinerja Pemerintah Pusat apalagi Presiden, mungkin dia hanya membayangkan kerjaan itu seperti kerjaan rutin ditempatnya saja, tidak pernah tau bagaimana kegiatan di instansi lain. Apalagi ketika yang mengkritisi itu pedagang pasar, tukang becak, rakyat biasa yang taunya sudah bayar pajak, makan di Kentucky dipajakin sudah merasa bayar pajak tapi pemerintah tidak memberikan pelayanan terbaiknya, lagi-lagi ini karena mereka tidak paham apa yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Pusat.
Di setiap terjadi pergantian Menteri koordinator, kami selalu menyiapkan apa yang disebut dengan Pending Matters yaitu hal-hal yang masih pending (dalam pembahasan, dalam progres pengerjaan) dari setiap bidang di Kementrian itu. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak ada laporannya. Begitu Deputi baru/Menteri baru melihat apa yang sedang dikerjakan dan sedang pending, kebijakan yang akan diambil Menteri tadi terpulang pada seleranya masing-masing. Ketika sang Menteri seorang Karir atau Profesional dia langsung melihat mana yang prioritas harus segera ditindaklanjuti mana yang tidak prioritas. Nah, bedanya dengan Menteri yang berasal dari partai, prioritas pekerjaan itu dihubungkan dengan popularitas, nama baik partai dan efek dari sebuah pekerjaan jika dilanjutkan. Jadi prioritasnya pakai tanda kutip hehe. Tapi apa pun itu, semua bukan kebijakan Sang Menteri semata, jika sebuah program yang diambil itu akan dilanjutkan tetap akan dibahas oleh semua Kementerian/Lembaga terkait.
Style masing-masing Menteri pun berbeda-beda, jika dari Karir atau Profesional tidak mempermasalahkan Sekretaris dan Staf Ahli yang ada untuk dipakai. Tetapi kalau latar belakangnya dari Partai, Horang Kayah, Pengusaha maka dia akan membawa Sekretaris dan Staf Ahlinya sendiri. Tetapi tetap saja kalau kerja ga bisa jalan sendiri-sendiri dan ketika itu harus diundangkan, lagi-lagi DPR setuju tidak dengan kebijakan yang akan diambil. Sama lah seperti pilot begitu mau mendarat, ada yang mengerem dari atas, ada yang mengerem di landasan, ada yang jalannya tenang ada yang ajrut-ajrutan.
Jadi jangan lah pernah merasa bahwa kebijakan itu merugikan rakyat, menyengsarakan, lha wong kita satu pesawat dan tujuan yang sama kok, dan semua kebijakan yang diambil telah dibahas antar lembaga, dengan anggaran yang transparan dan persetujuan DPR
Nah, kalau bicara pesawat lokal, di level Propinsi, Kota dan Kabupaten, harusnya juga sama seperti yang dilakukan di Pusat, ada koordinasi antar lembaga. Dari partai apa pun Gubernur, Walikota dan Bupatinya harusnya informasi yang ada di dashboard itu jelas, lengkap, sejalan dengan tujuan Pusat yaitu berdasar UUD 1945 dan blue print (cetak biru) NKRI.
Tulisan ini tidak untuk membenarkan cara kerja Presiden, Pemerintah Pusat dan menjelekkan atau menyudutkan Masyarakat yang kritis. Ini hanya sharing cerita, berbagi pengalaman dan sosialisasi bagaimana kita yang satu perahu ini punya Tujuan Negara yang sama dan tidak saling menenggelamkan, menjatuhkan satu sama lain.
Semoga Negara ini Semakin Maju
